Belakangan ini media-media (cetak maupun elektronik) kembali mengangkat isu seputar Bullying. Hal ini dikarenakan terulang kembali kasus penganiayaan di SMUN 70 Jakarta. Masih teringat di benak kita kekerasan yang terjadi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dalam insiden tersebut, seorang praja tewas karena dianiaya oleh para seniornya dalam rangka pemberian hukuman atau dalam istilah mereka sendiri, ‘pembinaan’ atau ‘koreksi’ atas kesalahan yang dilakukan sang praja. Ini bukan yang pertama kalinya; menurut penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen IPDN, terdapat lebih dari 30 kasus kematian tak wajar yang dicurigai disebabkan oleh penganiayaan. Kasus-kasus itu terjadi dalam rentang waktu yang panjang, dan diduga telah menjadi tradisi di institut itu.

What’s Bullying ?

Ada banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain (tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual). Namun di sini penulis akan membatasi konteksnya dalam school bullying. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Mereka kemudian mengelompokkan perilaku bullying ke dalam 5 kategori:

ü Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain)

ü Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip)

ü Perilaku non-verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya diertai oleh bullying fisik atau verbal)

ü Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng)

ü Pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal)

Dari beberapa penelitian sebelumnya, juga ditemukan perbedaan umur dan gender yang dapat mempengaruhi perilaku bullying. Pada usia 15 tahun, anak laki-laki ditemukan lebih cenderung mem-bully dengan kontak fisik langsung, sementara anak perempuan lebih cenderung mem-bully dengan perilaku tidak langsung. Namun tidak ditemukan perbedaan dalam kecenderungan melakukan bullying verbal langsung. Pada usia 18 tahun, kecenderungan anak laki-laki mem-bully dengan kontak fisik menurun tajam, dan kecenderungannya untuk menggunakan perilaku verbal langsung dan perilaku tidak langsung meningkat, meskipun anak perempuan masih tetap lebih tinggi kecenderungannya dalam hal ini.

Why Do They Bullying?

Mengapa seorang korban bisa kemudian menerima, bahkan menyetujui perspektif pelaku yang pernah merugikannya? Salah satu alasannya dapat diurai dari hasil survei: sebagian besar korban enggan menceritakan pengalaman mereka kepada pihak-pihak yang mempunyai kekuatan untuk mengubah cara berpikir mereka dan menghentikan siklus ini, yaitu pihak sekolah dan orangtua. Korban biasanya merahasiakan bullying yang mereka derita karena takut pelaku akan semakin mengintensifkan bullying mereka. Akibatnya, korban bisa semakin menyerap ’falsafah’ bullying yang didapat dari seniornya. Dalam skema kognitif korban yang diteliti oleh Riauskina dkk., korban mempunyai persepsi bahwa pelaku melakukan bullying karena :

• Tradisi
• Balas dendam karena dia dulu diperlakukan sama (menurut korban laki-laki)
• Ingin menunjukkan kekuasaan
• Marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan
• Mendapatkan kepuasan (menurut korban perempuan)
• Iri hati (menurut korban perempuan)

Adapun korban juga mempersepsikan dirinya sendiri menjadi korban bullying karena :

• Penampilan menyolok
• Tidak berperilaku dengan sesuai
• Perilaku dianggap tidak sopan
• Tradisi

What’s The Effect of Bullying ?

Salah satu dampak dari bullying yang paling jelas terlihat adalah kesehatan fisik. Beberapa dampak fisik yang biasanya ditimbulkan bullying adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. Bahkan dalam kasus-kasus yang ekstrim seperti insiden yang terjadi di IPDN, dampak fisik ini bisa mengakibatkan kematian.

Dampak lain yang kurang terlihat, namun berefek jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologis (psychological well-being) dan penyesuaian sosial yang buruk. Dari penelitian yang dilakukan Riauskina dkk., ketika mengalami bullying, korban merasakan banyak emosi negatif (marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam) namun tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi-emosi ini dapat berujung pada munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak berharga.

Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial juga muncul pada para korban. Mereka ingin pindah ke sekolah lain atau keluar dari sekolah itu, dan kalaupun mereka masih berada di sekolah itu, mereka biasanya terganggu prestasi akademisnya atau sering sengaja tidak masuk sekolah.

Yang paling ekstrim dari dampak psikologis ini adalah kemungkinan untuk timbulnya gangguan psikologis pada korban bullying, seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stres pasca-trauma (post-traumatic stress disorder). Dari 2 SMA yang diteliti Riauskina dkk., hal-hal ini juga dialami korban, seperti merasa hidupnya tertekan, takut bertemu pelaku bullying, bahkan depresi dan berkeinginan untuk bunuh diri dengan menyilet-nyilet tangannya sendiri!

Dari informasi di atas, kita dapat melihat bagaimana perilaku bullying sebenarnya sudah sangat meluas di dunia pendidikan kita tanpa terlalu kita sadari bentuk dan akibatnya. Dalam bagian ke-2, penulis akan menelusuri beberapa sumber lebih jauh lagi untuk melihat karakteristik pelaku bullying, mitos dan fakta tentang bullying, serta bagaimana menghadapi bullying, baik bagi korban, siswa lain yang menonton, maupun bagi pihak sekolah atau orangtua.

Sumber :

Riauskina, I. I., Djuwita, R., dan Soesetio, S. R. (2005). “Gencet-gencetan” di mata siswa/siswi kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, skenario, dan dampak “gencet-gencetan”. Jurnal Psikologi Sosial, 12 (01), 1 – 13

Blog Popsy! “Jurnal Psikologi Populer : Bullying dalam Dunia Pendidikan”

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Subjek Pajak atau penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :

1. Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Subjek Pajak

Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.254/KMK.03/2001 yang diberi tugas untuk memungut PPh Pasal 22 adalah :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

2. Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;

3. BUMN/D, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dari belanja negara dan/atau belanja daerah;

4. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

5. Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, atas penjualan hasil produksinya;

6. Badan Urusan Logistik (Bulog), atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

Objek Pajak

Yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 adalah :

1. Import barang

2. Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB).

2.  Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai; dilaksanakan oleh Ditjen Bea Cukai.

3.  Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.

4.  Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)  dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

5.  Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda pos.

6.  Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.

7.  Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

8.  Impor kembali (re-impor) yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

9.  Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.

Saat Terutang dan Pelunasan/  Pemungutan PPh Pasal 22

1.  Atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2.  Atas pembelian barang (angka II butir 2,3, dan 4) terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

3.  Atas penjualan hasil produksi (angka II   butir 5) terutang dan dipungut pada saat penjualan ;

4.  Atas penjualan hasil produksi (angka II    butir 6) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order);

5.  Atas pembelian bahan-bahan (angka II    butir 7) terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Tarif PPh Pasal 22

1. Atas impor :

a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;

b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;

c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD (angka II butir 2,3, dan 4)  sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.

3. Atas penjualan hasil produksi (angka II butir 5) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan dapat bersifat final.

4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut:

Catatan:

Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur /agen, bersifat final.

Sanksi

1. Terlambat menyetorkan pajak, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimum selama-lamanya 24 bulan (sesuai dengan pasal 14 ayat (3) UU KUP)

2. Tidak memungut/menyetorkan, dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100%, dari pajak yang seharusnya dipotong/dipungut/disetorkan (pasal 13 ayat (3) UU KUP)

3. Apabila wajib pajak terlambat melaporkan/tidak melaporkan SPT masanya maka dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 50.000,- (pasal 7 Undang-undang KUP)

Hi Folks..

Fernando Rintar Sianipar as my name, 26 years of age. I’m a student who studies in padjadjaran university, faculty of economy majoring accounting and works as Financial Auditor now. I come from Medan, north sumatera – Indonsia. My parents lives in Pekanbaru (Riau),coz’ my father’s working there. I have 2 brothers. They works in Jakarta and Riau. friendly,groovy,and hilarious are my characters. I’d like to be chummy with everyone, especially people with great knowledge and attitude..

That’s a wrap about me !

Notes : Don’t forget to read out Every Blogs

              That I Wrote

Friendship contacts :

marcoz_ec@yahoo.co.id (Yahoo messanger, Skype messager)

fernandorintarsianipar@gmail.com (Friendster and Facebook account)

warm regards..

Howdy !!

Fernando Rintar Sianipar as my name, 22 years of age. I’m a student who studying in padjadjaran university, faculty of economy majoring accounting. I come from Medan, north sumatera. My parents lives in Queensland (Austalia),coz’ my father’s working there. I have 2 brothers in my family. They work in Jakarta and Riau. friendly,groovy,and hilarious are my characters. I’d like to be chummy with everyone, especially people with great knowledge and attitude..

That’s a wrap about me !

Friendship contacts :

marcoz_ec@yahoo.co.id (Yahoo messanger, Skype messager)

fernandorintarsianipar@gmail.com (Friendster account)

Please Read Each of My Blogs, Folks..

CLICK HERE TO SEE MY COMPLETE CURRICULUM VITAE

Antara Conservative Accounting, Sarbanes Oxley, dan Syariah Accounting

Ouw gosh.. hari Sabtu begini masih ada kuliah tambahan..

Anyway, dari diskusi kuliah hari ini tentang Syariah Accounting, saya tidak dapat lebih baik menyimpulkannya kecuali dengan ilustrasi berikut ini.

Misalnya Anda seorang akuntan sebuah perusahaan multinasional yang menjual produknya hanya dalam transaksi kas, semua aset dibeli tanpa berhutang, pokoknya nggak pake interest alias riba nih biar ilustrasinya rada masuk akal. Pemegang saham perusahaan itu ada 3 orang, satu orang Eropa (Anglo-Saxon), satu Amerika, samau satu Arab. Perusahaan ingin mengajukan proposal tambahan modal kerja kepada ketiga investor tersebut supaya cari rejekinya makin joss. Jadilah Anda sebagai akuntan mempersiapkan laporan keuangan untuk lampiran proposal tersebut kepada masing2 investor.

Pertama kali, Anda terbang ke Eropa untuk mengajukan proposal plus laporan keuangan kepada investor dari Eropa. “Gw mau tau, duit gw selama ini dipake buat apaan aja? Sehat nggak tuh usaha loe-loe pade,” begitu kira-kira kata si bule Eropa ini. “Gw minta rasio2 keuangan, mulai dari RoI, RoA sampe RoIC, RoNA, semuanya loe unjukin ke gw yach..!”, demikian sabda beliau. Sebagai seorang akuntan lulusan UNPAD yang belajar Manajemen Keuangan dan Akuntansi dari barat, Anda dengan gapenya langsung menyusun semua laporan keuangan dengan basis akuntansi konservatif. Setelah ditunjukkan kepada sang investor Eropa, beliau langsung tersenyum sambil berkata, “Good.. good.. kamu orang sudah bekerja dengan baik.. Kamu orang saya kasih tambahan dana biar cari rejekinya makin joss…”. Sukseslah kunjungan Anda ke Eropa, tambahan dana dari sang Bule Eropa akan segera cair dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Hari berikutnya Anda terbang ke New York untuk menemui investor yang kedua. Sesampainya disana, Anda langsung memperlihatkan proposal tambahan dana dan laporan keuangan yang Anda susun untuk bule Eropa kemarin. “Hmm.. mantab juga elu orang punya kinerja! Cuman sayangnya, gw masih belum yakin tentang pengendalian internal di perusahaan elu. Gw mau dibikinin laporan internal control yang compliant ama Sarbox!”, demikian respon sang bule Amrik. Untung gw pernah belajar Sarbox di universitas Padjdjaran, batin Anda. Akhirnya disusunlah laporan pengendalian internal yang memenuhi persyaratan standar Sarbox, kemudian disampaikan ke investor bule Amrik. “Quite good!”, kata si bule, “Control lu udah ok! Gw mau nambahin modal..”. Dengan wajah penuh cengirang kesuksesan, Anda pun pulang dengan mengantongi tambahan modal kerja lagi.

Di hari yang ketiga, dengan menumpang jet perusahaan, Anda pun berangkat ke Saudi untuk menemui syeikh kaya yang memegang saham terbesar di perusahaan Anda. Setelah ber-ahlan-wa-sahlan dengan tuan rumah, Anda pun dengan penuh percaya diri mengeluarkan proposal tamabahan dana, laporan keuangan (beserta analisis rasionya), dan laporan pengendalian internal. “Hmm.. jadi uang ane selama ini sudah dikelola dengan baik ya… Pengendalian intern juga zain (mantab). Tapi ane mau tanya sama ente, ini usaha sudah halal belum?”, sang syeikh pun tanpa basa basi langsung meminta kejelasan. Waduh pegimane nih.. pikir Anda. Karena sudah terlatih untuk tidak kehabisan akal, Anda pun langsung memerintahkan anak buah untuk mempersiapkan laporan keuangan berbasis akuntansi syariah, semua pendapatan akrual dibabat abis jadi berbasis kas. Semua akad kontrak dilampirkan untuk menunjukkan tidak ada pelanggaran syariat. Dihaturkanlah semua laporan itu ke hadapan syeikh Raja Minyak. “Thoyyib.. thoyyib.. kalo begini ane mau ngucurin fulus lagi buat ente..”

Kesimpulannya: semua sistem dan standar itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Tergantung juga pada siapa pengguna yang paling besar kepentingannya, dialah yang (perilakunya) mampu mempengaruhi pengembangan sistem dan standar. Kenapa di Indonesia dibutuhkan standar akuntansi syariah, karena banyak penggunanya yang mempertimbangkan halal dan haram dalam melakukan keputusan. Kenapa di Amerika disyaratkan adanya laporan pengendalian intern, karena penggunanya udah males dikadalin kayak Enron dan Worldcom. Kira-kira begitu..

Pertanyaan berikutnya: kenapa IAI bikin PSAK?
Jawabannya: Supaya gampang ngauditnya, kan standarnya gw yang bikin.. (kata orang IAI).

NOTE : Don’t take this passage seriously..

Kasus Meruya Yg Benar2 Tidak Masuk Akal

MA (Mahkamah Agung) Menangkan kasus sebuah PT. Fiktif

Saya hanyalah member guyon-yook dan WNI yg bersimpati dgn saudara-2 yg tertimpa masalah ini. Silakan di forward, kalau berkenan. Cara apalagi yg bisa kita lakukan utk melawan “musuh-2″ begini…..

–>MA, Menangkan kasus sebuah PT. Fiktif ??!

PT tersebut adalah PT Portanigra. Sebuah perusahaan developer yang baru saja dimenangkan kasusnya melawan H. Juhri bin Haji Geni, Muhammad Yatim Tugono dan Yahya bin Haji Geni selaku termohon eksekusi.

Dulunya Juhri dan Perusahaan ini dikabarkan pernah bersengketa tanah sekitar dua puluh tahun yang lalu. Namun seiring waktu berlalu, seharusnya kasus sengketa tersebut sudah tidak berarti bagi hukum.

Karena pemerintah sudah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik yang adalah produk hukum dan dinyatakan oleh Undang- Undang Agraria sebagai bukti kepemilikan tertinggi atas suatu tanah.

Namun entahlah apa yang membuat MA seperti kesurupan, habis- habisan membela PT. Portanigra. Hasil putusan MA itu mengharuskan eksekusi tanah seluas 78 hektar di daerah Meruya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Putusan tersebut juga akan mengorbankan 21,760 warga atau 5,563 Kepala Keluarga ( KK ). Padahal warga Meruya Selatan keseluruhannya memiliki surat- surat lengkap kepemilikan tanah dan tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka bukanlah penduduk sebuah pemukiman liar yang membangun rumah kayu di pinggir jalan.

Hal ini juga membuktikan betapa kebobrokan hukum di negeri ini, ketika untuk yang pertama kalinya MA memenangkan kasus sebuah PT. Yang bermodalkan sebuah girik dan kuitansi terhadap puluhan ribu warga yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, IMB dan membayar pajak PBB selama bertahun- tahun mendiami tanah tersebut.

Kecurigaan kemudian merujuk kepada PT. Idola Tunggal. Setelah saya memeriksa nomor telepon PT. Portanigra. Sebagai sebuah perusahaan developer real estate yang mampu membeli tanah seluas 78 hektar tentunya bukan perusahaan sembarangan. Pastilah perusahaan besar dengan modalyang kuat. Perusahaan developer sebesar itu paling tidak memiliki alamat kantor lengkap, nomor telepon, tempat para klien, perusahaan marketing , agen , dan para supplier untuk bisa menghubungi mereka dengan mudah.

Keanehan muncul ketika PT Portanigra tidak terdaftar di Yellowpages Indonesia !!! Kemudian beberapa warga memeriksa di layanan telepon108 untuk PT. Portanigra. 108 memberikan mereka nomor berikut ini : (021) 5482072 dan 5300310. Yang setelah ditelepon ternyata mereka mengaku bernama PT. Idola Tunggal, bukan PT. Portanigra. PT. Idola Tunggal tersebut beralamat di jl. S. Parman kav 67, Office Park Slipi, Jakarta. Kemudian warga (tidak mau disebutkan namanya) memeriksa alamat PT. Portanigra. Bahkan Alamat berikut adalah alamat yang tercantum dalam putusan MA tersebut : ” Blok E 10 Duta Merlin, Gajahmada. Setelah warga mendatangi kantor tersebut dan bertanya- tanya, alamat tersebut ternyata ditempati oleh PT. Adi Bumi Jaya, sebuah perusahaan kontraktor, bukan PT. Portanigra. Bahkan PT Adi Bumi Jaya sudah menempati kantor tersebut sejak tahun 2000 dan sama sekali tidak tahu menahu tentang sebuah perusahaan yang bernama Portanigra.

Fakta yang terakhir adalah yang paling mutlak bahwa PT. Portanigra adalah sebuah perusahaan fiktif adalah setelah saya memeriksa ke data kantor pajak seluruh Jakarta. Ternyata PT. Portanigra tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Atau tidak memiliki NPWP !!!

Lalu bagaimana bisa Mahkamah Agung yang seharusnya institusi yang paling faham soal hukum bisa memenangkan sebuah perusahaan yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak ? Dan bagaimana bisa Mahkamah Agung memenangkan sebuah Perusahaan yang hanya memiliki lembaran girik dan kwitansi pembelian tanah terhadap puluhan ribu warga yang jelas- jelas memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), IMB dan membayar Pajak PBB ? Jawabnya hanya TUHAN yang tahu. Yang jelas dibalik ini adalah permainan kekuasaan dibalik sebuah lembaga Mahkamah Agung.

It’s all up to us individually to considering the point of view of this case, guys..

Setiap kali bertransaksi menggunakan kartu kredit, penggunakan akan memperoleh poin. Jika anda belum tahu cara memanfaatkannya, simak kiat berikut ini:

1.      Hubungi bagian poin kartu kredit di bank yang bersangkutan dan cek jumlah poin yang anda miliki.

2.      Tanyakan informasi atau mintalah brosur yang berisikan daftar pilihan penggunaan poin beserta prosedur penukaran poin anda.

3.     Dalam jumlah tertentu, poin kartu kredit bisa ditukar dengan pembayaran iuran tahunan, mendapatkan barang atau voucher belanja.

4.     Bisa juga dengan mengkonversikan ke poin kartu lain. Misalnya, kartu keanggotaan frequent flyer penerbangan tertentu. Dengan poin tersebut Anda bisa memperoleh diskon pembelian tiket.

5.     Disarankan poin dipakai lebih dulu untuk membayar tagihan iuran tahunan, baru sisanya ditukar dengan barang atau voucher belanja yang diinginkan

6.     Simpan sisa poin yang ada untuk digabungkan dengan poin yang terkumpul di masa mendatang.  Anda bisa menukarkannya dengan barang atau voucher belanja yang mungkin akan dibutuhkan di kemudian hari. Makin banyak poin ada, makin tinggi nilai diskon yang bisa anda peroleh.

7.     Setelah penukaran poin disetujui, cek apakah kondisi barang sesuai dengan janji yang ditawarkan.